JAKARTA - Upaya menjaga stabilitas harga pangan nasional terus menjadi perhatian pemerintah melalui berbagai kebijakan distribusi.
Salah satu instrumen yang selama ini dijalankan adalah program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yang berfungsi sebagai bantalan agar harga beras tetap terjangkau masyarakat. Dalam konteks penguatan program tersebut, Perum Bulog kini mengusulkan penyesuaian mekanisme pembelian agar distribusi beras subsidi dapat berjalan lebih efektif dan merata.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengemukakan gagasan agar masyarakat diberi keleluasaan membeli beras SPHP lebih dari dua pack per orang. Usulan ini dinilai penting untuk meningkatkan perputaran distribusi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pangan dengan harga terjangkau. Menurut Rizal, pembatasan kuota pembelian yang terlalu ketat berpotensi menghambat optimalisasi penyaluran, terutama ketika stok tersedia dalam jumlah besar.
Meski demikian, Rizal menegaskan bahwa usulan tersebut tidak akan dijalankan secara sepihak. Kebijakan penambahan kuota pembelian akan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar selaras dengan kebijakan pangan nasional dan tetap berada dalam kerangka subsidi pemerintah. Koordinasi lintas lembaga dinilai krusial agar tujuan stabilisasi harga dan ketersediaan pangan dapat tercapai tanpa menimbulkan distorsi di pasar.
“Iya, mudah-mudahan (setiap orang bisa beli beras SPHP lebih dari dua pack). Kita akan ajukan dulu ke Bapanas supaya juga turnover-nya itu juga banyak,” kata Rizal ditemui di sela Rapat Kerja Nasional bersama seluruh jajaran bertajuk Evaluasi Kinerja 2025 dan Rencana Kerja 2026 di Jakarta.
Rizal menjelaskan bahwa kebijakan pembelian di atas dua pack sebenarnya bukan hal baru. Skema tersebut sebelumnya telah diterapkan di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP). Penerapan di daerah-daerah tersebut dilakukan sebagai bentuk afirmasi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat yang memiliki tantangan akses dan distribusi lebih besar dibandingkan wilayah lainnya.
Pengalaman penerapan kebijakan di wilayah 3TP menjadi salah satu dasar Bulog dalam mengusulkan perluasan kebijakan serupa ke wilayah lain. Dengan fleksibilitas pembelian, Bulog berharap distribusi beras SPHP dapat menjangkau lebih banyak konsumen secara lebih merata, tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran subsidi.
Lebih lanjut, Rizal menegaskan bahwa kebijakan ini disiapkan untuk memperkuat distribusi beras SPHP secara keseluruhan. Sepanjang 2025, realisasi penyaluran beras subsidi SPHP tercatat mencapai 802.939 ton dari target 1,5 juta ton. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek distribusi agar target pemerintah dapat tercapai secara optimal.
Memasuki 2026, Bulog kembali menargetkan penyaluran beras SPHP sebesar 1,5 juta ton. Target ini direncanakan dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang tahun, tanpa jeda atau penghentian sementara sebagaimana pola penyaluran sebelumnya. Menurut Rizal, tidak ada perbedaan target antara 2025 dan 2026, namun strategi pelaksanaannya akan diperbaiki agar lebih konsisten dan responsif terhadap kebutuhan pasar.
Penyaluran beras SPHP pada 2026 dirancang berlangsung dari Januari hingga Desember. Pola distribusi sepanjang tahun ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas pasokan, mencegah kekosongan distribusi, serta menjaga harga beras tetap terkendali di tingkat konsumen. Dengan pasokan yang mengalir secara konsisten, fluktuasi harga yang tajam diharapkan dapat diminimalkan.
Rizal mengungkapkan bahwa hasil evaluasi internal menunjukkan distribusi SPHP pada periode sebelumnya belum berjalan optimal. Pelaksanaan yang terfragmentasi dan sempat terhenti selama beberapa bulan membuat realisasi penyaluran jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut menjadi pelajaran penting bagi Bulog untuk merancang strategi distribusi yang lebih solid ke depan.
Ke depan, mekanisme distribusi SPHP pada dasarnya akan tetap sama, namun akan dibuat lebih fleksibel. Fleksibilitas ini terutama terkait dengan jumlah pembelian per orang, sehingga penyaluran dapat berlangsung lebih efektif dan merata. Dengan demikian, program SPHP tidak hanya menjadi instrumen stabilisasi harga, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Penyaluran beras SPHP tahun ini ditargetkan 1,5 juta ton ke depan, yang kami akan laksanakan strateginya sepanjang tahun. Jadi tidak seperti yang lalu terpotong-potong,” ujar Rizal.
Dengan strategi distribusi sepanjang tahun yang didukung oleh pelonggaran kuota pembelian, Bulog optimistis penyaluran beras SPHP dapat berjalan maksimal. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan di berbagai daerah.
Selain beras, Bulog juga menetapkan target penyaluran SPHP untuk komoditas lain. Pada 2026, Bulog menargetkan penyaluran SPHP jagung sebesar 500 ribu ton. Program ini menjadi bagian dari upaya penguatan stabilisasi harga pakan, khususnya bagi para peternak di dalam negeri yang sangat bergantung pada ketersediaan jagung dengan harga terjangkau.
Penyaluran SPHP, baik beras maupun jagung, dilakukan melalui berbagai kanal distribusi. Saluran tersebut meliputi Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, hingga kegiatan Gerakan Pangan Murah. Diversifikasi kanal distribusi ini bertujuan untuk menahan laju kenaikan harga di tingkat konsumen sekaligus memastikan pasokan tersedia di berbagai titik.
Adapun beras SPHP selama ini dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi, harga ditetapkan Rp12.500 per kilogram. Zona 2, mencakup Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, serta Kalimantan, dipatok Rp13.100 per kilogram.
Sementara itu, zona 3 yang meliputi Maluku dan Papua, ditetapkan Rp13.500 per kilogram. Dengan kebijakan harga ini, pemerintah berharap beras SPHP tetap menjadi pilihan pangan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.